Hai Kalteng

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barsel, Ideham

Hai Kalteng - Buntok -Semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik setiap tahunnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ideham, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barsel, yang menekankan pentingnya profesionalitas dan koordinasi antarinstansi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

(Baca Juga : Ketua Komisi I DPRD: Deddy Winarwan banyak torehkan prestasi bagi Barito Selatan)

“Dalam memberikan pelayanan kepada publik, jangan sampai dibuat untuk kepentingan perorangan atau kelompok, karena hal itu sudah dianggap melanggar kode etik PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Barsel ini.

Ia juga mengingatkan agar setiap aparatur pemerintah selalu menjalin koordinasi yang baik, sehingga seluruh program Bupati dan Wakil Bupati Barsel periode 2024–2029 dapat berjalan dengan optimal.

“Sebab dengan adanya koordinasi yang baik, maka seluruh program Bupati dan Wakil Bupati Barsel akan terlaksana dengan baik pula,” ujarnya.

Selain itu, Ideham menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Barsel sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah (Perda). Ia meminta agar Satpol PP tidak hanya pasif, melainkan tegas dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya.

“Satpol PP jangan hanya duduk dan diam saja. Harus punya ketegasan dalam menindak masalah yang dianggap melanggar aturan atau kebijakan pemerintah daerah. Pastinya Satpol PP harus punya wibawa dan karisma dalam menjalankan tugas utamanya,” pintanya.

Wakil rakyat dari Dapil I Barsel itu juga menegaskan, sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Barsel.

“Dengan saling berkoordinasi dan melengkapi, saya yakin sinkronisasi dalam upaya membangun daerah dari tahun ke tahun akan terlaksana,” tutupnya.

“Atas nama wakil rakyat, saya tekankan agar setiap PD di Barsel fokus menjalankan pelayanan publik yang benar. Pelayanan publik tidak boleh dibuat untuk kepentingan individu atau kelompok,” tambah Ideham.